Aksi 112 Disebut Bermuatan Politik, Gerindra : Polri Tidak Ngerti Demokrasi

Muslim Bersatu - Kapolri Jenderal Tito Karnvian menduga ada aroma politik terkait Pilkada DKI dalam aksi 11 Februari 2017 atau 'Aksi 112' besok. Dengan alasan itu, Kapolri melarang Aksi 112 itu diisi kegiatan jalan kaki atau long march.

Menangapi hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai, pihak kepolisian tidak memahami hakikat negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum dilindungi.

"Yang menjadi persoalan saat ini adalah orang yang tidak ngerti demokrasi kalau demo itu tidak politik, hanya orang yang anti-demokrasi yang tidak memahami demo itu adalah politik. Jadi kalau ada yang bilang demo itu politik ya memang politik, kenapa terjadi demo pasti ada sesuatu hal yang ketidakpuasan kelompok tertentu atau peristiwa keadilan atau hak," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (10/2/2017).

Baca Juga :

1. Kata Kapolri, Aksi Umat Muslim 112 Beraroma Politik.
2. Aksi 112 Akan Dibubarkan Polisi, Muhammadiyah: Massa Akan Melawan! 

Wakil Komisi III DPR ini mengatakan, dalam negara demokrasi demo itu sesuatu keharusan. Jadi, lanjut Desmond, jika ada penjabat kepolisian mengatakan bahwa demo tidak boleh bermuatan politik berarti tak memahami demokrasi.

"Kapolrinya seolah-olah tidak paham, atau pura-pura tidak paham. Jadi negara mana pun demo itu suatu bagian dari demokrasi. Pasti demo bermuatan politik. Jadi kalau ada penjabat yang bilang demo itu politik itu tidak paham aturan-aturan demokrasi atau negara ini sudah negara otoriter. Demo itu diatur oleh UU dan kalau ada penjabat kepolisan yang bilang  bahwa tidak boleh, tidak melaksanakan UU," ucapnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnvian menduga ada kepentingan politik terkait Pilkada DKI dalam aksi 11 Februari 2017 atau 'Aksi 112' besok.

"Masih cukup kental aroma politik dari masalah ini, kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).

Untuk itu, Tito melarang aksi 112 itu diisi dengan kegiatan jalan kaki atau long march.

"Beberapa ormas Islam besar, Muhammadiyah dan PBNU tidak mendukung aksi ini. Mobilisasi masa erat hubungan dengan politik Pilkada," ucap dia menegaskan.[ts]

Bagikan Artikel ini

Berlangganan update artikel terbaru via email: